OBATDIGITAL – Program vaksin booster akan segera diluncurkan. Lalu, bagaimana dampaknya dengan perkembangan industri farmasi Tanah Air?
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem regulasi berbasis kemitraan vaksin booster.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses perusahaan farmasi dengan program vaksin booster.
Adanya ketimpangan infrastruktur pengadaan vaksin booster di perusahaan farmasi dalam negeri menjadi alasannya.
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, menjelaskan bahwa regulasi tersebut berupa perusaan farmasi besar yang dapat bekerja sama dengan mitra dari kelas menengah atau bawah. Dengan demikian, kualitas industri farmasi juga akan meningkat.
“Untuk mengurangi ketimpangan harapannya ada kemitraan antara perusahaan besar dan menengah kecil ke bawah,” jelas Heri dilansir dari laman ekonomi.bisnis.com (6/1/2022).
Kemitraan dapat terjalin dengan melakukan pembagian fungsi impor vaksin, mulai dari produksi, distribusi, hingga pelayanan jasa vaksin untuk masyarakat.
Namun dengan catatan, program kemitraan vaksin booster tersebut harus diatur dengan regulasi yang mengikat.
“Pemerintah membuat aturan itu, regulasi bagaimana yang kecil-kecil ini bisa naik level dan yang besar bisa transfer pengetahuan,” imbuh Heri.
Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi menilai bahwa pengadaan infrastruktur untuk cold chain distribusi vaksin booster akan menyedot investasi yang cukup besar.
Pemerintah kemudian melibatkan perusahaan farmasi swasta untuk melakukan pengadaan vaksin booster dengan skema non penerima bantuan iuran (PBI) yang berbayar di awal tahun ini.
Berita Lain
Pfizer- Dinas Kesehatan Jawa Barat Berikan Pelatihan Penanganan Hemofilia
Ngeri, Gen Z dan Milenial Atasi Stres Dengan Main Game
Godrej Undang Ratusan Dokter Mengenai Pentingnya Menjaga Higienis Kulit