Luhut B Panjaitan
0 0
Read Time:1 Minute, 50 Second

OBATDIGITAL – Isu bisnis tes PCR (Polymerase Chain Reaction) COVID-19 saat ini tengah santer. PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) dituding meraup keuntungan besar di balik penyelenggaraan tes PCR. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, termasuk dalam salah satu tokoh yang dituding berbisnis tes PCR dengan GSI. Dikabarkan, mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengeluarkan pernyataan tersebut. 

Dikutip dari CNN Indonesia, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Luhut beserta para pengusaha lainnya mendirikan GSI dalam rangka mendorong pihak swasta menangani pandemi. Terlebih, sulitnya penyelenggaraan tes COVID-19 di masa awal pandemi. Sehingga para pengusaha ramai-ramai patungan mendirikan GSI. 

Dikatakan, perusahaan milik Luhut yakni PT Toba Bara Sejahtera turut memegang saham GSI. Namun, tidak ada bagi-bagi laba dividen dari pihak GSI untuk para pemegang saham.

“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” kata Jodi dikutip dari CNNIndonesia.com, (1/11/2021). 

Sebaliknya, GSI berperan aktif dalam memberikan tes PCR secara cuma-cuma untuk nakes dan masyarakat kurang mampu. Sejauh ini, sudah ada 60.000 tes gratis yang diselenggarakan GSI untuk membantu masyarakat, yang juga diperuntukkan bagi pasien COVID-19 di Wisma Atlet. 

Lebih lanjut Jodi menjelaskan, GSI merupakan bentuk kewirausahaan sosial. Para pengusaha yang mendirikan GSI sudah terbilang mapan dan memiliki bisnis lain yang jauh lebih menguntungkan ketimbang menjadikan tes PCR COVID-19 sebagai ladang bisnis. 

“GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial,” imbuh Jodi.

Sementara itu, terkait dengan wajib tes PCR dalam perjalanan bagi wisatawan diwajibkan pemerintah untuk mencegah terjadinya risiko tinggi penularan COVID-19, khususnya pada muslim libur Natal dan Tahun Baru 2022. Pasalnya, tingkat mobilitas masyarakat diperkirakan semakin meningkat menjelang waktu liburan. 

Mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto sebelumnya menyebut adanya keterlibatan beberapa menteri yang berbisnis tes PCR COVID-19 melalui GSI. Selain Luhut, ada juga beberapa nama lain yang dituding terlibat, di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir. 

,

About Post Author

Dewi Soemanagara

pernah menjadi reporter di sejumlah media
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By Dewi Soemanagara

pernah menjadi reporter di sejumlah media

Translate »