Prof Nidom: Target 1 Juta Vaksin/Hari Sulit Tercapai Tanpa Sosialisasi dan Kesiapan SDM-Fasilitas

Prof CA Nidom
Prof CA Nidom
<--ads1-->

OBATDIGITAL – Belum lama ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa data terkait rencana vaksinasi yang berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih ada kekurangan. Mantan wakil Menteri BUMN ini bilang bahwa penanganan pandemi hanya berdasarkan pada rumah sakit. “Kita ini sering ngepel lantai, tdk mencari yg bocor di atas, faktor hulu,” ujarnya disampaikan pekan lalu.

Untuk itu pihaknya akan menggunakan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data BPJS digunakan untuk mendata riwayat penyakit peserta BPJS Kesehatan, sedangkan data KPU untuk melihat tempat tinggal peserta pemilu dan lokasinya. Tujuannya, agar vaksinasi mencapai sasaran dengan tepat.

Inilah yang kemudian memicu kontroversi. Menurut Profesor CA Nidom, Ketua Yayasan Profesor Nidom, pernyataan Budi Gunadi itu hendaknya disampaikan terbuka, karena ini menyangkut sebuah sistem, apalagi sistem kesehatan.

Sebaiknya, kata Nidom lebih lanjut, kalau ada kekurangan segera dibenahi. Ini karena data Kemenkes pasti data yang berkaitan dengan aspek kesehatan. Tapi kalau data BPJS tidak seperti ada yang di Kemenkes, mungkin lebih berkaitan dengan polis BPJS. Apalagi data KPU yang lebih beraspek kepada peran serta masyarakat dalam aspek politik. “Buat lah semboyan seperti Pegadaian: “memecahkan masalah tanpa masalah”,” jelasnya.

Ia memaklumi masih rendahnya capaian vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang belum memenuhi target. Nidom melihat masalahnya bukan pada data melainkan pada sosialisasi. Pemerintah harus menjelaskan kenapa tenaga kesehatan perlu divaksinasi pertama kali. Yaitu tujuan tenaga kesehatan diharapkan menjadi mata rantai untuk bisa menjelaskan ke rantai berikutnya mengenai manfaat vaksinasi.

“Kenapa harus vaksinasi, apakah vaksinasi hanya untuk mengurangi pasien yang ke rumah sakit (RS),” katanya kepada OBATDIGITAL (30/1/2021). Sebenarnya kalau hanya untuk mengurangi jumlah pasien di RS, cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah saja. Toh yang parah adalah mereka yang menderita COVID-19 beserta penyakit penyerta.

Pemerintah juga harus menyosialisasikan berbagai macam vaksin yang bakal masuk ke Indonesia dan perbedaan masing-masing vaksin. Selain sosialisasi juga perlu dipikirkan distribusi vaksin yang menggunakan rantai dingin.

Nidom lalu mencurigai ada nuansa bisnis dalam program vaksinasi ini. Ini diawali oleh pembiaran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai lembaga yang mengendalikan pandemi ini. Ini mendorong banyak negara berlomba-lomba membuat vaksin. “Seharusnya ditentukan satu plaform saja oleh perusahaan vaksin yang bersedia memproduksi dan hasilnya kemudian disebar ke seluruh dunia,” katanya.

Selain itu, vaksin yang tersedia belum tentu efektif untuk varian virus yang beredar. “Ini luput dari perhatian dan kajian,” tutur Nidom.

Pemerintah harus menjelaskan problematika efikasi dengan adanya berbagai vaksin. Di situ masyarakat harus dikasih tahu respon masyarakat setelah divaksin berbeda. Apakah dalam suntikan berikutnya akan mendapat hasil yang baik atau malah bermasalah. Misalnya masalah hukum dan keadilan dalam pelayanan kesehatan terkait vaksinasi.

Masalah lainnya, vaksin di luar Sinovac belum diuji klinis di Indonesia. Apakah akan sama data gambaran vaksinnya terhadap orang Indonesia.

Untuk satu platform saja, banyak problem yang bakal ditemui. Misalnya jika sudah divaksin tetapi tetap terinfeksi, apakah virusnya yang menyebabkan infeksi sama dengan virus di dalam vaksin. “Apakah sudah ada hasil penelitian yang menunjukkan adanya reaksi silang antibodi dengan bermacam virus?” tanya Nidom.