Katanya Vaksinasi COVID-19 Gratis, Kenapa Harus Bayar Pula?

ilustrasi vaksinasi
ilustrasi vaksinasi
<--ads1-->

OBATDIGITAL- Setelah tenaga medis, vaksinasi COVID-19 akan menyasar masyarakat umum. Program ini terdiri dari dua bagian yakni vaksin gratis dari pemerintah dan vaksin mandiri. Vaksin mandiri dibeli oleh perusahaan dan dibagikan kepada pekerja yang terdaftar.

Dalam pertemuan rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan PT Biofarma, anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini menyarankan, penjualan vaksin COVID-19 yang dilakukan secara mandiri juga harus terdapat pengaturan harga seperti pada biaya rapid test dan polymerase chain reaction (PCR).

Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini menyarankan, penjualan vaksin COVID-19 juga harus terdapat pengaturan harga seperti pada biaya rapid test dan PCR. “Jangan (sampai) ngawur,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa seperti dikutip Sindonews (16/1/2021). Ia menyarankan keterlibatan swasta setelah vaksinasi untuk kelompok primer selesai.

Jika ada vaksinasi mandiri, meski untuk mempercepat vaksinasi, maka bagaimana dengan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang mengatakan semua vaksinasi gratis?

Mengenai hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan masyarakat Indonesia akan mendapatkan haknya dalam memperoleh vaksin COVID-19.

“Harus hati-hati, jangan sampai muncul narasi kalau yang kaya dapat duluan [vaksin]. Jangan sampai hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis kemudian jadi menghilang atau didahulukan oleh yang lain,” tuturnya dalam Webinar Ikatan Alumni ITB, Sabtu (16/01/2021), dalam Kompas.com.

Sebelumnya, pada Kamis (14/1/2021), Budi Gunadi telah membahasnya bersama dengan Komisi IX DPR mengenai prosedurnya. Di situ ia menjelaskan bahwa vaksin mandiri akan dilakukan per-perusahaan, bukan individu.

Jadi, perusahaan yang mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dengan begitu, target vaksinasi akan lebih cepat tercapai.

Namun demikian, pemberian vaksin mandiri tak boleh sembarang. Mereka tetap harus mematuhi aturan yang berlaku yaitu membeli vaksin sesuai prosedur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kemudian, melaporkan data penerima vaksin kepada pemerintah. Tujuannya agar tercipta keterbukaan data.