CA Nidom: Pemerintah Perlu Libatkan Sosiolog-Pemuka Masyarakat Edukasi Soal Vaksin

Prof CA Nidom
Prof CA Nidom
<--ads1-->

OBATDIGITAL – Presiden Joko Widodo telah divaksinasi COVID-19 di Istana Presiden, Rabu (13/1/2021). Ia disuntik oleh Wakil Ketua Tim Kedokteran Presiden Profesor Abdul Muthalib.

Setelah Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Kesehatan (Menkes) ikut divaksin pada giliran berikutnya. Keesokan harinya Wakil Menteri Kesehatan divaksin bersama sejumlah tenaga kesehatan di beberapa wilayah.

Meski sudah divaksin, masih banyak suara yang berkeberatan Kepala Negara itu divaksin pertama kali. Salah satunya Profesor CA Nidom, Ketua Profesor Nidom Foundation. Menurutnya, tidak perlu seorang presiden melakukan. Kalau itu hanya sekedar untuk menunjukkan aspek keamanan dan pentingnya vaksin kepada rakyat Indonesia.

“Vaksinasi itu tugasnya Menkes. Bahwa itu ada masalah di tingkat rakyat, sebetulnya bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Saya tidak tahu, apakah Kemenkes dan pemerintah melibatkan ahli sosiologi atau pemuka masyarakat untuk memberi pengertian kepada rakyat,” ujar Nidom kepada OBATDIGITAL (15/1/2021).

Nidom lebih lanjut mengatakan bahwa sebetulnya ada dua hal yang perlu dilihat. Pertama, pelaksanaan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi bukan hanya Indonesia yang mengalami.

Selama ini memang ada kelompok besar gerakan anti vaksinasi di dunia, yaitu yang berbasis masalah teknis vaksin. Seperti bahan yang digunakan. Karena selama ini ada kekhawatir efek samping seperti autisme, lumpuh layu, infeksi oleh bahan patogennya,

“Ada juga berbasis kaidah seperti halal-haram, bagi pemeluk berbagai agama. Agama Islam mengharamkan bila vaksin mengandung unsur babi baik langsung atau tidak langsung. Sedangkan pemeluk agama Hindu melarang penggunaan sapi dalam kandungan vaksin. “Kedua kelompok antivaksin ini bisa bertemu, yang bisa mengkhawatirkan terhambatnya program vaksinasi,” ucap Nidom.

Kedua, isi vaksin. Baru kali pandemi menyediakan platform vaksin begitu banyak. Sementara karakter virus COVID-19 belum terkuak seluruhnya. “Jadi tidak salah kalau ada masyarakat beranggapan pandemi kali ini ada kaitan dengan bisnis vaksin,” tutur Nidom.

Kedua pokok masalah ini dinilai Nidom belum terurai dengan baik di masyarakat. “Belum pernah ada penjelasan dari pemerintah, perbedaan masing-masing vaksin yang akan diimpor,” katanya. Sementara itu, ada platform yang belum pernah digunakan untuk suatu vaksin. “Tahu-tahu saat ini digunakan untuk vaksinasi masal,” ujar Nidom.

Sebelum ada vaksinasi, protokol kesehatan sudah disosialisasikan dengan gencar. Dan situasinya tidak terlalu mencekam. Artinya jika prokes dilakukan secara fisiplin tinggi, hasilnya sudah bisa terukur.

Sementara itu, mengenai penolakan anggota DPR dr Ribka Tjiptaning, menurut Nidom, itu merupakan hak dan dan kewajiban setiap warganegara. “Kalau ada seseorang tidak mau ikut vaksinasi, pertanyaannya vaksin yg mana? Kalau tidak semua, maka bagaimana tanggingjawabnya dalam ikur mengendalikan pandemi, dan dengan cara apa?”

Nidom menilai anggota DPR itu tidak memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat.Apalagi berasal dari kubu (partai) yang sama dengan pemimpin negara.

“Apalagi konon sebagian koleganya telah meninjau ke industrinya.Apa tidak ada pembicaraan intern di dlm internya.Ini menambah timbulnya pertanyaan: sebetulnya yang dipermasalahkan ini apa? Aspek kesehatan atau non-kesehatan?”

Sedangkan mengenai angka efikasi yang diributkan, Nidom menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan angka yang rumit, karena bisa bersifat hipotesis. “Jadi kalau efikasi 65%, secara gampang bahwa kalau ada 100 orangg terinfeksi, maka 65 orang berasal gari kelompok yang tidak divaksin; sedangkan 35 orang berasal dari yang divaksin.

Angka ini kata Nidom, sebetulnya mengkhawatirkan. Apalagi berdasarkan batasan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), efikasi vaksin 50%. Kalau diikuti cara berfikirnya, bahwa selama ini pandemi tidak pernah bisa diselesaikan dengan vaksinasi.

Jadi kalau toh ada vaksin untuk pandemi COVID-19, ini bisa digunakan meskipun efikasinya hanya 50%. Meskipun ada konsequensi timbul varian baru akibat dari virus escape mutant. “Nah sekarang logikanya kalau ada vaksin dengan efikasi yang lebih tinggi, kenapa kita memilih vaksin yg efikasinya rendah,” pungkas Nidom.