Kemenkes-Kemenkominfo Padukan Data Calon Penerima Vaksin Covid-19

WARTABUGAR – Diakui pemerintah sampai sejauh ini masih ditemukan ketidaksnkronan data kasus pandemi COVID-19 antara pusat dan daerah. Ini jika dibiarkan akan menggangu program vaksinasi COVID-19 yang mulai dilakukan hari ini (13/1/2021).

Untuk itu perlu dipadukan data tersebut agar pemerintah memiliki data yang benar sehingga jumlah orang yang divaksin terlebih dahulu bisa tepat. Untuk itu kementerian Kesehatan dan kementerian Komunikasi dan Informatika menjalin kerjasama mengenai hal itu. dalam bentuk pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Dan untuk mendukung kerja tersebut, pemerintah menunjuk dua BUMN yakni PT Telekomunisasi Indonesia dan PT Bio Farma untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

Dalam rilisnya yang diterima OBATDIGITAL (12/1/2021), Sistem integrasi data ini akan menghasilkan data dalam bentuk by name by address dari berbagai sumber guna menghindari data sasaran ganda.

Dari data tersebut, selanjutnya pemerintah memetakan dan mendistribusikan vaksin berdasarkan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota.

Pelaksanaannya merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditandatangani pada  di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan.

Penandatanganan SKB dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate.

Usai penandatanganan kerjasama itu, Jhony G. Plate menuturkan penandatanaganan SKB ini sebagai landasan hukum untuk menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi penerima vaksinasi serta mendukung pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

“Kita bersama berharap agar program vaksiansi perdana yang akan dilakukan segera berjalan dengan lancar,” katanya.

Sebagai tahap awal persiapan vaksinasi, pemerintah telah melakukan validasi data dengan mengirimkan SMS Blast undangan vaksinasi kepada 1,3 juta kelompok prioritas penerima vaksinasi yakni tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di 34 provinsi di Indonesia, terhitung mulai tanggal 12-13 Januari 2021.

“Mulai hari ini dan bahkan sampai besok akan dilakukan SMS Blast untuk menjangkau para nakes yang akan segera mengikuti proses vaksinasi,” imbuhnya.

Setelah menerima notifikasi/pemberitahuan, sasaran selanjutnya diminta untuk registasi ulang dan melakukan verifikasi guna memastikan kesesuaian data.

Sasaran juga dapat mengecek ulang data mereka melalui aplikasi PeduliLindungi.

Melalui SKB ini, Menkominfo kembali menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin menjabarkan bahwa data yang akurat sangatlah penting untuk mengatasi pandemi dan vaksinasi COVID-19.

Karena data yang valid akan menjadi landasan penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

Di Kementerian Kesehatan sendiri, data masih menjadi persoalan yang mendesak untuk diselesaikan termasuk data pandemi COVID-19.

Dirinya berharap melalui kolaborasi integrasi data, bisa digunakan untuk mengatasi ketidaksinkronan data.

“Kita minta tolong, kalau bisa bapak bantu menyimpan, bantu mengelola, bantu menganalisa, bantu juga keamaannya serta bantu mengintegrasikan data kami dengan data-data pemerintah lainnya,” kata Menkes.