Akankah Izin Edar BPOM Untuk Produk UMKM Digratiskan?

Anggota DPR Yahya Zaini
Anggota DPR Yahya Zaini

OBATDIGITAL – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yahya Zaini telah menyosialisasikan fasilitisasi izin edar obat tradisional dan pangan olahan bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya di Gresik, Jawa Timur.

Ia mendapatkan beberapa masukan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya keluhan agar biaya masuk dalam PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibebaskan untuk produk UMKM.  

“Terkait aspirasi tersebut, saya berkomitmen untuk memperjuangkan kepada pemerintah, khususnya kepada BPOM. Apalagi saat ini Komisi IX sedang membahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi  hal tersebut dapat dimasukkan menjadi norma atau ketentuan dalam UU,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).

Menurut Yahya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah diatur mengenai sertifikat halal bagi UMKM. Hal itu diberikan secara gratis atau biayanya ditanggung oleh Pemerintah. Kemudian, ia menjelaskan, pengurusan izin edar dari BPOM untuk produk usaha mikro dan kecil untuk mendorong kemajuan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat. 

“Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan DPR jika ingin mendapat payung hukum dalam  undang-undang. Sekali lagi yang perlu dibantu hanya yang masuk skala mikro dan kecil saja, sedangkan usaha menengah tidak perlu karena masuk kategori mampu,” tegas Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII itu. 

Produk UMKM yang mendapat izin edar BPOM dapat dipasarkan secara legal, dijamin keamanan, mutu dan manfaat atau gizinya, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, memperluas pemasaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut.