Keren, WHO Beri Lisensi Penggunaan Darurat Vaksin Polio Bio Farma

kantor Bio farma
kantor Bio farma
<--ads1-->

OBATDIGITAL – PT Bio Farma bleh bangga dengan produk-produk vaksinnya. Selain sudah digunakan dan diekspor banyak negara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun sudah mengakuinya.

Yang terakhir, organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa itu memberikan izin penggunaan darurat (EUL) buat produk vaksin polio nOPV2 buatan Bio Farma. Ini merupakan EUL pertama yang pernah diberikan oleh WHO untuk vaksin.

“WHO telah mendaftarkan vaksin nOPV2  (Bio Farma, Indonesia) untuk penggunaan darurat guna mengatasi meningkatnya kasus strain polio di sejumlah negara Afrika dan Mediterania Timur. Negara-negara di wilayah Pasifik Barat dan Asia Tenggara juga terkena dampak wabah ini,” bunyi pernyataan tertulis WHO, seperti dilansir Republika (16/11/2020).

Jika EUL diberikan pada vaksin polio, maka ada peluang terbuka bagi WHO untuk memberikan ijin yang sama bagi calon vaksin COVID-19.

Dalam pernyataan tersebut, WHO menyampaikan dunia telah membuat kemajuan luar biasa menuju pemberantasan polio, mengurang kasus polio hingga 99,9 persen dalam 30 tahun terakhir.

Kendati begitu, upaya tersebut belum dapat mencapai akhir karena virus polio cVDPVs masih kerap tersebar di populasi yang jarang mendapatkan akses imunisasi.

WHO mengatakan vaksin nOPV2 merupakan anti virus polio jenis baru (cVDPVs) yang dikembangkan oleh jaringan kerja sama global lintas lembaga dan ahli dari berbagai negara, Inisiatif Global untuk Menghapus Polio (GPEI).

Jaringan kerja sama itu diikuti Bio Farma, BUMN yang memproduksi vaksin di Indonesia; University of Antwerp di Belgia; organisasi non pemerintah Lawan Penyakit Menular di Negara Berkembang (FIDEC); Institut Nasional untuk Standar Biologi dan Kontrol (NIBSC) di Inggris; University of California San Francisco (UCSF), Amerika Serikat; Pusat Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit (CDC), AS; dan berbagai lembaga swadaya lainnya seperti PATH dan Bill & Melinda Gates Foundation.

Prosedur EUL menilai kesesuaian produk kesehatan yang belum memiliki lisensi selama keadaan darurat kesehatan masyarakat, seperti polio dan Covid-19.

“Prosedur tersebut (pernah) diperkenalkan selama wabah Ebola Afrika Barat pada 2014-2016, ketika beberapa diagnostik Ebola menerima daftar penggunaan darurat,” pungkas WHO.