Kamis, April 22, 2021

Perlukah Obat Herbal Indonesia Masuk JKN?

Obat Herbal
<--ads1-->

OBATDIGITAL – Obat herbal baik berupa jamu, obat herbal berstandar dan fitofarmaka sudah dikonsumsi banyak orang dan diresepkan sejumlah dokter. Namun, sampai sejauh ini belum ada obat modern asli Indonesia (OMAI) yang dimasukkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional agar pasien bisa mengonsumsi obat itu.

Beberapa pihak mengimbau, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2018 mengenai penyusunan dan penerapan formularium nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan perlu direvisi. Hal ini karena peraturan tersebut belum mencantumkan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), baik berupa fitofarmaka maupun obat herbal terstandar.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dita Novianti Sugandi Argadiredja mengatakan, isi peraturan tersebut memang berkaitan cara penyusunan dan penerapan formularium nasional. Salah satu persyaratannya, OMAI harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

 “Terkait dengan Permenkes tidak ada niat untuk menghalangi penggunaan dalam JKN. Ada aturan Permenkes lain yang memperbolehkan dan mendukung penyediaan OMAI untuk fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya dikutip dari Tempo, Senin (16/11/2020).

Kemenkes pun telah bekerja sama di sektor hilir untuk mendukung penggunaan OMAI. Bahkan, sudah disarankan termasuk di kementerian, dinas kesehatan, maupun unit pelaksana teknis di bawahnya.

Dukungan terhadap penggunaan OMAI secara nyata telah disusun dalam buku Informatorium OMAI oleh BPOM. Selain itu sejumlah perhimpunan dokter, yakni Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan penggunaan OMAI dalam buku Pedoman Tatalaksana Covid-19. Desakan penggunaan OMAI juga dihasilkan dalam kesimpulan sejumlah rapat Komisi IX DPR RI.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »