Kenapa Terawan Keluarkan Permenkes Baru Soal Apoteker di Puskesmas?

Aktivitas di salah satu apotek
Aktivitas di salah satu apotek
<--ads1-->

OBATDIGITAL – Belum mencukupinya jumlah apoteker di Pusat Kesehatan Masyarat (Puskesmas) diseluruh Indonesia sehingga memunculkan kekhawatiran diberhentikan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.Bila layanan BPJS Kesehatan dihentikan, maka pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama bakal terganggu.

Untuk itu, Kementrian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

“Permenkes dirubah karena dalam PMK 74 ada pertahapan yang batas waktunya 3 tahun, bila kita tidak rubah maka akan adanya kekosongan peraturan, dan itulah yang harus kita hindari,” tutur Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kemenkes RI, Dita Novianti, seperti dikutip dari Farmasetika (28/10/2020). a tidak rubah maka akan adanya kekosongan peraturan, dan itulah yang harus kita hindari” tutur Dita.

Dita menjelaskan bahwa aturan baru ini tidak terlalu banyak berubah, dalam pasal 6 masih menyatakan ruang farmasi dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. “Perbedaannya hanya, di PMK sebelumnya Puskesmas itu harus dilaksanakan oleh apoteker dan menyesuaikan setelah 3 tahun peraturan menteri diundangkan,” sambung Dita.

Masalahnya, sampai saat ini dalam jangka 3 tahun masih banyak sekali Puskesmas yang tidak memiliki Apoteker. Inilah yang mendorong Kemenkes mengubah PMK. “Kami takut apabila Puskesmas tersebut tidak memiliki apoteker maka nilai credentialing akan jelek dan BPJS akan memutus kontrak,” tukas Dita.

Di lain pihak, Puskesmas masih menjadi pusat pelayanan pertama sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit. Obat-obat kadang kala diberikan petugas kesehatan dengan pengawasan apoteker yang ditunjuk Dinas Kesehatan setempat.

“Jadi disini tidak ada lagi aturan bahwa harus 3 tahun harus memiliki apoteker, memang sudah jelas bahwa Puskesmas itu harus memiliki apoteker. Namun, dalam kondisi di daerah tertentu yang tidak ada apoteker masih boleh melakukan pelayanan kefarmasian. Dan ini bukan berarti Puskesmas tidak usah memiliki apoteker,” ucap Dita.

Selanjutnya, Kasubdit Manajemen dan Klinikal Farmasi Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Dina Sintia Pamela, memperjelas apa yang disampaikan Dita.

“Sudah jelas di pasal 6 terutama di ayat 1 dan 2, bahwa penyelenggaran kefarmasian di Puskesmas ini dilakukan oleh unit Ruang Farmasi yang dipimpin oleh Apoteker sebagai penanggung jawab. Jadi bila ada asumsi bahwa Permenkes ini menurunkan harkat dan martabat apoteker adalah tidak benar”. jelas Dina.

Menurutnya, Pasal 6 ayat 2 dimana apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi inilah yang harus ditindaklanjuti dengan penambahan jumlah apoteker. Tujuannya, agar jumlah tenaga apoteker di Puskesmas terpenuhi.

“Sesuai dengan analisis beban kerja, apoteker tidak mungkin kerja sendirian. Maka bisa dibantu oleh apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan lain yang berdasarkan kebutuhan,” imbuh Dina.

Menurutnya, kurang dari 40% Puskesmas di Indonesia memiliki apoteker yang bertanggung jawab. Karena itu, perlu ada penanggung jawab yang dipandu oleh Dinas Kesehatan.

“Sedangkan di ayat 5 menjelaskan jenis pelayanan terbatas walau memang masih perlu penjelasan rinci yang tentunya TTK tidak bisa melayani seperti kewenangan apoteker” jelas Dina.