Apoteker Nilai UU Cipta Kerja Perlu Direvisi. Kenapa?

Fidi Setyawan Ketua Dewan Presidium FIB
Fidi Setyawan Ketua Dewan Presidium FIB

OBATDIGITAL – Undang-undang Cipta Kerja yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam rapat paripurna DPR yang digelar 5 Oktober 2020, tak cuma mengecewakan sejumlah buruh atau pekerja.

Presidium Nasional Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) juga merasa kecewa dengan UU itu. Apoteker Indonesia menuntut agar UU Ciptaker direvisi karena merasa profesi apoteker terlupakan dengan tidak tercantumnya pelayanan kefarmasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Apotek dalam RUU tersebut.

Itu setelah mereka telah mendapatkan draft sebelum disahkan DPR yang masih berisi 902 halaman. Informasi terakhir draft tersebut dipangkas lagi menjadi tinggal 815 halaman.

“Kami telah membaca dan mempelajari pasal demi pasal UU Ciptaker yang berkaitan dengan tenaga kefarmasian, khususnya Apoteker. Dan hasilnya zonk,” ujar Fidi Setyawan, Ketua Dewan Presidium FIB dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2020), dan dikutip dari Farmasetika.

Keberatan Fidi beralasan. Ini lantaran ada beberapa pasal yang menyebutkanjasa pelayanan kesehatan yang tak satu pun menyebutkan pelayanan kefarmasian termasuk apoteker. Lihat saja pada Pasal 112 Ayat (3) Huruf a dinyatakan jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter ,dukun bayi hingga Pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh Paranormal, tidak ada Jasa Pelayanan Kefarmasian dipasal tersebut.

Kemudian, pada pasal 14 Ayat (1) bagian penjelasan, UMKM Apotek tidak termasuk dalam unit usaha yang dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha. Begitu pula dalam pasal 29 Ayat (1) huruf bagian penjelasan, Standar Pelayanan Kefarmasian tidak dimasukkan dalam Standar Pelayanan Rumah Sakit.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Apoteker Indonesia sangat keberatan dengan pasal-pasal diatas dan menyayangkan sikap Pemerintah dan DPR melupakan Apoteker sebagai sebuah profesi kesehatan yang disumpah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1962 dan ditetapkan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” pungkas Fidi.

“Kami mengirimkan Surat terbuka untuk Bapak Presiden dan Ibu Ketua DPR RI” lanjutnya.

Menurutnya, dalam UU. 36 Tahun 2014 pasal 57 menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan berhak memperoleh imbalan jasa, namun sampai saat ini belum dilegalkan dan diterapkan untuk jasa pelayanan kefarmasian.