Aturan Menkes Soal Radiologi Ini Yang Bikin Spesialis Lain Gerah

David S. Perdanakusuma
David S. Perdanakusuma
David S. Perdanakusuma
David S. Perdanakusuma

OBATDIGITAL – Belum lama ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 tahun 2020. Permenkes itu mengatur mengenai Pelayanan Radiologi Klinik.

Di situ diatur bahwa pemeriksaan yang menggunakan peralatan radiologi, harus menggunakan jasa dokter spesialis radiologi atau radiolog. Artinya jika dokter kandungan akan memeriksa kandungan dengan ultrasonografi (USG), maka ia harus merujukkan pasien ke dokter spesialis radiolog. Begitu pula jika dokter jantung melakukan pemeriksaan berkaitan jantung harus merujukkan pasien ke radiolog misalnya.

Tentu saja Permenkes itu mengundang reaksi dari Prof Dr dr David S Perdanakusuma SpBP-RE(K), Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI).

“Kami menyayangkan munculnya Permenkes no 24 tahun 2020 (tentang Pelayanan Radiologi Klinik) di tengah situasi pandemi ini saat semua tenaga medis dan masyarakat sedang berjuang melawan Covid. Tak hanya dalam situasi yang tidak tepat, namun Peraturan Menkes ini juga akan memberikan dampak yang tidak baik pada berbagai hal,” ujarnya dalam rilisnya yang diterima OBATDIGITAL (5/10/2020).

Selain itu, akan mengganggu layanan sekurang-kurangnya 16 bidang medis pada masyarakat. Dalam hal ini, lanjut David, masyarakat yang paling akan merasakan dampak dari Permenkes ini karena layanan yang semestinya dijalankan oleh 25.000 dokter spesialis dari 15 bidang medis dan juga dokter umum ini kini hanya akan dilayani oleh sekitar 1,578 radiolog.

Dampak ini juga akan berkelanjutan pada pendidikan kedokteran baik spesialis maupun dokter, dimana akan ada perubahan dari standar pendidikan yang berlaku saat ini, sementara itu akan diperlukan perubahan pula pada standar pendidikan radiologi terkait dengan pelayanan klinik yang meliputi diagnostik dan terapi.

“Kompetensi setiap bidang ditentukan oleh masing masing kolegium. Kompetensi dokter diatur oleh kolegium dan KKI bukan oleh peraturan menteri. Setidaknya 8,935 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) akan terdampak,” ucap Davis.

Terbitnya PMK ini memang berpotensi gesekan antar sejawat dokter. Padahal dalam situasi pandemi harus saling support. “Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, seluruh komunitas kesehatan harus saling support, termasuk support penuh pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.