Dinilai Hambat Usaha Pengusaha Obat & Jamu Keberatan RUU POM

riset obat herbal
riset obat herbal
<--ads1-->
riset obat herbal
riset obat herbal

OBATDIGITAL– Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (POM) tengah dibahas di Gedung DPR. Sebagian isinya, terutama mengenai sanksi pidana menuai polemik.

Ketentuan sanksi pidana yang tercantum pada beberapa pasal seperti Pasal 98 dan 99 dinilai memberatkan pelaku usaha industri farmasi dan jamu.

Pada acara Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX, Senin (28/9), beberapa pihak mengkritisi pasal tersebut, termasuk Sekretaris Gabungan Pengusaha Jamu, Rusdiyanto.  Ia mengkhawatirkan, peraturan tersebut akan memperlemah pelaku usaha jamu. Padahal, saat ini ribuan pelaku usaha jamu sedang didorong agar mampu bersaing di tingkat global.

“Sebaiknya mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha [ketimbang memberikan sanksi pidana]. Ini [RUU POM] malah akan merugikan kita,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (GAPOTA) Boedi Lliadi. Menurutnya, sanksi pidana membuat Badan POM memiliki kewenangan berlebih dan berpotensi menimbulkan korban.

Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif Pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi, Dorojatun Sanusi menguraikan persoalan yang lebih krusial. Rumitnya RUU POM disinyalir memengaruhi peluang masuknya investor ke Indonesia. Hal ini bertolakbelakang dengan kebijakan presiden untuk melonggarkan ruang agar meningkatkan perekonomian.

“Sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengundang investor sebanyak mungkin. Sesuai kebijakan Bapak Presiden dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Dorojatun.

Kritik selanjutkan disampaikan oleh pihak International Pharmaceutical Manufactures (IPMG), Fernando. Ia mempertanyakan sanksi pidana dalam Pasal 98 dan Pasal 99 tidak sesuai dengan sanksi pidana yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, khususnya mengenai besaran denda dan masa tahanan.